Lomba Tingkat Regu Penggalang Kwartir Ranting Bojongpicung

Kwarran Bojongpicung,

Gerakan Pramuka merupakan suatu Gerakan Pendidikan Kepanduan yang menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, sebagai ciri khas kepramukaan dari pendidikan lain.

Penilaian Pramuka Garuda

Kwarran Bojongpicung,

Dalam setiap golongan terdapat Tanda Kecakapan yang terdiri atas Tanda Kecakapan Umum, Tanda Kecakapan Khusus dan Tanda Pramuka Garuda. Pramuka Garuda merupakan kecakapan tertinggi yang dapat diperoleh oleh setiap pramuka di setiap golongannya. Seorang Pramuka Garuda adalah pramuka yang sudah menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila dan Kode Kehormatan, baik itu di gugus depannya maupun di kehidupan sehari-hari.

Proses Perguliran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan

Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran. Maka diperlukan suatu aturan (protokol) yang mengatur proses perguliran.

Pelatihan BKAD, UPK, BPUPK dan PL

Dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga-lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka pada tanggal 25 – 27 Juli 2011 Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Cianjur melalui Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat menyelenggarakan pelatihan bagi para pengurus BKAD, pengurus UPK, pengurus Badan Pengawas UPK dan Pendamping Lokal.

Pelatihan Tim Pemantau Perempuan Kec. Bojongpicung

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa lebih berdaya dan mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki azas DOUM, yang berarti Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat, sehingga masyarakat harus terlibat sepenuhnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan maupun Pertanggungjawaban. Dalam prakteknya pemantauan dilaksanakan oleh suatu tim desa yang disebut dengan Tim Monitoring dan Tim Pemantau Perempuan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PENGELOLA KEGIATAN

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah :

Pelatihan TPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Bojongpicung Tahun 2011

Tim Pengelola Kegiatan merupakan tim yang melaksanakan kegiatan di tingkat desa, tim inilah yang sebenarnya mengelola langsung dana PNPM Mandiri Perdesaan, baik itu berupa penyaluran pinjaman kelompok perempuan maupun pengelolaan dana non ekonomi. Untuk itu, Tim Pengelola Kegiatan yang tangkas, cerdas, mengerti akan tupoksi dan memahami prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan mutlak diperlukan.

In Service Training (IST) Bendahara dan Sekretaris UPK Se Kabupaten Cianjur

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah ujung tombak keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Pengurus UPK yang terdiri atas tiga orang yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diharapkan mampu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah diterapkan.

BENDERA NEGARA

Bendera yang merupakan suatu kata serapan dari bahasa portugis bandeira adalah secarik kain yang melambangkan identitas suatu negara, organisasi, individu dan sebagainya. Kata untuk itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah panji. Tapi karena pergeseran makna maka kita lazim menyebut secarik kertas yang berbentuk persegi panjang sebagai bendera.

Musyawarah Antar Desa III Penetapan Kecamatan Bojongpicung

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai salah satu program pemberdayaan yang berbasis masyarakat memiliki tahapan yang cukup panjang dalam setiap tahun anggarannya. Salah satu tahapan tersebut adalah Musyawarah Antar Desa. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah yang membahas agenda-agenda tertentu yang memutuskan berbagai macam kebijakan program.