Gerakan Pramuka merupakan suatu Gerakan Pendidikan Kepanduan yang menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, sebagai ciri khas kepramukaan dari pendidikan lain.
Salah satu Metode Kepramukaan adalah Sistem Beregu. Sistem beregu adalah metode kepramukaan yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dilaksanakan secara beregu. Tiap anggota muda tergabung dalam satuan-satuan kecil. Satuan kecil tersebut berbentuk barung bagi pramuka siaga, regu bagi pramuka penggalang, sangga bagi pramuka penegak dan reka bagi pramuka pandega.

Untuk membina dan mengembangkan penghayatan kode kehormatan, yang berupa Janji Trisatya dan Dasadarma Pramuka, serta memupuk persaudaraan dan persatuan dikalangan para Pramuka Penggalang maka harus diselenggarakan kegiatan pertemuan Regu-regu Pramuka Penggalang dari suatu satuan Pramuka atau dari berbagai satuan Pramuka dengan acara kegiatan kreatif, rekreatif dan edukatif dalam bentuk perlombaan. Perlombaan yang dimaksud disebut dengan Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang.

Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang (yang kemudian disingkat LT) ini berjenjang dari tingkat Gugus Depan (LT I) sampai dengan tingkat Nasional (LT V). Juara LT I merupakan regu terbaik di gugus depannya, Juara LT II merupakan regu terbaik di Kwartir Rantingnya dan seterusnya, sehingga diambil kesimpulan bahwa juara LT V merupakan regu terbaik se-Indonesia.

Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Bojongpicung pada tanggal 12 sampai dengan 14 Nopember 2011, telah menyelanggarakan Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Kwartir Ranting Bojongpicung (LT II Kwarran Bojongpicung). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut dihadiri oleh semua gugus depan yang ada di wilayah kerja Kwartir Ranting Bojongpicung.

Dalam kegiatan tersebut dilombakan berbagai macam materi kepramukaan seperti KIM, Tanda Pengenal, Morse, Semaphore, Sandi-Sandi, Peta Pita, Tali Temali, Panorama, P3K, Baris Berbaris, Pengetahuan Kepramukaan, Pengetahuan Umum, Pentas Seni dan Hasta Karya. Lomba-lomba tersebut diikuti oleh seluruh peserta dengan antusias meskipun kegiatan lomba tingkat tersebut diwarnai oleh hujan yang mengguyur tempat kegiatan.

Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung tersebut menghasilkan juara yang akan dikirimkan ke Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Kwartir Cabang Cianjur. Secara kebetulan yang menjadi juara baik itu regu putera maupun puteri diraih oleh regu pramuka penggalang dari gugus depan MTs. Muslimin Cikondang, sehingga gugus depan MTs. Muslimin Cikondang akan dikirimkan ke Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Kwartir Cabang Cianjur (LT III).

Dalam setiap golongan terdapat Tanda Kecakapan yang terdiri atas Tanda Kecakapan Umum, Tanda Kecakapan Khusus dan Tanda Pramuka Garuda. Pramuka Garuda merupakan kecakapan tertinggi yang dapat diperoleh oleh setiap pramuka di setiap golongannya. Seorang Pramuka Garuda adalah pramuka yang sudah menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila dan Kode Kehormatan, baik itu di gugus depannya maupun di kehidupan sehari-hari.

Untuk menjadi seorang Pramuka Garuda, seorang pramuka harus menempuh Syarat-Syarat Pramuka Garuda. Syarat-syarat Pramuka Garuda ini dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang. Tim penilai Pramuka Garuda terdiri dari Pembina Satuannya serta beberapa orang yang ditunjuk oleh ketua Kwartir. Ketua Kwartir harus menunjuk seorang Pembina Mahir untuk menilai seorang Pramuka. Selain daripada itu, penilaian Pramuka Garuda pun menyeluruh, orang tua, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, Kades/Lurah pun dipinta rekomendasinya dalam penilaian seorang Pramuka.

Pada tahun 2011, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat kembali menggalakan penilaian Pramuka Garuda. Melalui Kwartir Cabang-Kwartir Cabang se Jawa Barat disebarkan edaran untuk penilaian Pramuka Garuda. Untuk Kwartir Ranting Bojongpicung, akan dikirimkan para pramuka dari golongan Siaga, Penggalang dan Penegak untuk dinilai menjadi Pramuka Garuda. Penilaian di Kwartir Ranting akan berlangsung sampai dengan tanggal 20 Nopember 2011. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penilaian di Kwartir Cabang Cianjur. Penyematan Tanda Pramuka Garuda untuk mereka yang lulus akan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Cianjur (MUSCAB)

Proses perguliran tersebut termaktub dalam SOP Perguliran yang disahkan oleh Musyawarah Antar Desa. Secara  Sederhana, proses perguliran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebagai berikut :

PROSES DI TINGKAT KECAMATAN

- Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Perguliran disusun oleh UPK

- RAPB tersebut disesuaikan dengan data real keuangan yanga da di UPK

- UPK menyampaikan rencana perguliran ke BKAD

- UPK mensosialisasikan hasil rapat dengan BKAD berupa pengumuman pada papan informasi UPK, papan informasi kecamatan, papan informasi desa dan papan informasi dusun

PROSES DI DESA

- Desa mengumumkan kepada masyarakat mengenai perguliran lewat rapat desa atau Musyawarah Desa

- Kelompok-kelompok perempuan diranking di tingkat dusun melalui Musyawarah Dusun

- Hasil perankingan di dusun disampaikan ke tingkat desa. Di tingkat desa kemudian diranking kembali semua kelompok yang masuk dari semua dusun melalui Musyawarah Desa

- Kepala Desa merekomendasikan kelompok yang sudah diranking

- Kelompok yang telah direkomendasikan tadi menyusun proposalnya sendiri

PROSES DI TINGKAT KECAMATAN

- UPK mendata kelompok yang mengajukan

- UPK memberitahukan kepada Tim Verifikasi untuk mengadakan verifikasi kepada kelompok-kelompok yang mengajukan

- UPK mendampingi Tim Verifikasi dalam memverifikasi kelompok-kelompok yang mengajukan

- UPK menghitung biaya untuk Tim Verifikasi, yakni maksimum 0,5% dari jumlah dana yang akan digulirkan

- Tim Verifikasi menyusun rekomendasi Tim Verifikasi

- UPK meminta kepada BKAD untuk menyelenggarakan MAD Perguliran yang pesertanya adalah enam orang perwakilan desa yang terdiri atas satu orang Kepala Desa, satu orang ketua TPK, satu orang wakil Masyarakat (BPD) dan tiga orang wakil perempuan. Dalam MAD ini dilaksanakan perankingan kelompok yang mengajukan melalui teknik diskui kelompok seperti pada MAD Prioritas. Pada MAD ini juga disepakati kembali jasa pengembalian pinjaman.

- MAD Perguliran menghasilkan Berita Acara MAD Perguliran dan Surat Penetapan Camat mengenai kelompok-kelompok yang terdanai serta bersarnya biaya yang akan digulirkan

- UPK melakukan pencairan ke kelompok yang terdanai di tempat yang disepakati kelompok (biasanya sekretariat kelompok). Pada acara pencairan ini dibahas mengenai jasa, diwajibkan ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dikelola kelompok, lama angsuran dan teknik penyetoran. Jika yang dicairkan bukan dana perguliran tapi merupakan dana awal, maka sisihkan sebagian operasional TPK untuk pelatihan kelompok.

Proses tersebut memang panjang dan kelihatan rumit, namun dibalik kerumitan tersebut terdapat hikmah mengenai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum PNPM MP merupakan pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berbentuk dana yang besar tapi juga terberdayakannya masyarakat miskin di perdesaan.

Pelatihan tersebut merupakan pelatihan pertama di Kabupaten Cianjur yang diselenggarakan melalui Ruang Belajar Masyarakat. Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Cianjur yang diketuai oleh Dangin Puri, S.H. pada pelatihan tersebutt bertindak sebagai Steering Committee, sedangkan Organizing Committee nya merupakan para pengurus Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat.

Pelatihan terbagi menjadi kelas umum, kelas UPK, kelas BPUPK, kelas BKAD dan kelas Pendamping Lokal. Masing-masing kelas membahas materi spesialisasinya masing masing. Kelas UPK mengutamakan pada pembahasan Laporan Bulanan, pengembangan kelompok, penanganan masalah dan pengembangan UPK. Di Kelas BKAD dibahas kelembagaan dan penguatan BKAD, AD dan ART BKAD serta pengembangan kerjasama antar desa. Di kelas BPUPK dibahas mengenai teknik-teknik pengawasan UPK sedangkan di kelas PL dibahas mengenai TUPOKSI PL serta teknik pendampingan masyarakat.

Pelatihan yang diselenggarakan di Hotel Delaga Biru Cipanas tersebut dibiayai dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat. Setiap kecamatan terdiri atas sepuluh orang yang terdiri atas 3 orang pengurus UPK, 3 orang pengurus BKAD, 3 orang pengurus BPUPK dan satu orang PL.

Diharapkan setelah dilaksanakannya pelatihan tersebut, terdapat kesamaan persepsi dan semangat untuk terus membangun desa di kecamatan masing-masing dengan prinsip-prinsip PNPM.

Guna membekali para Tim Pemantau Perempuan dalam melaksanakan tugasnya di desa masing-masing, PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Bojongpicung pada tanggal 5 Juli 2011 melaksanakan kegiatan Pelatihan Tim Pemantau Perempuan. Tim Pemantau Perempuan ini merupakan tim yang dibentuk saat Musyawarah Desa Informasi (MD III) yang bertugas untuk memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desanya masing-masing. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan usulan ekonomi (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) maupun usulan non ekonomi.

Pelatihan yang diselenggarakan di aula Desa Bojongpicung tersebut diselenggarakan oleh Organizing Committee yang diketuai oleh Ajat Sudrajat yang juga merupakan Pendamping Lokal PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Bojongpicung. Selain dihadiri oleh seluruh perwakilan Tim Pemantau Perempuan  yang ada di Kec. Bojongpicung, pada kesempatan itu juga hadir ketua BKAD Kec. Bojongpicung, Dangin Puri, S.H. dan PjOK Kec. Bojongpicung E. Supyandi.

Pada kesempatan itu, PjOK Kec. Bojongpicung, E. Supyandi menyampaikan kepada para Tim Pemantau Perempuan bahwa dalam setiap pencairan dana, baik itu untuk usulan ekonomi maupun non ekonomi, tidak pernah adanya pungutan. Para pelaku kecamatan tidak pernah melakukan pemotongan sedikitpun. Sementara itu, ketua BKAD Kec. Bojongpicung, Dangin Puri, S.H. menyampaikan teknik penyelesaian masalah pada PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam Pelatihan tersebut juga disampaikan sosialisasi SOP Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang sudah dibahas di MAD Perguliran yang disampaikan oleh Sekretaris UPK Bojongpicung, Aries Aprilian.

Selanjutnya, para Tim Pemantau Perempuan ini akan bertugas di desanya masing-masing dan akan memberikan laporan berkala setiap dilaksanakannya Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPJ).

Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah :

a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan

b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan

d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir

e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam

f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya

g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program

h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD

i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuha. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan

j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggungaan Dan (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) ynag dibuat oleh desa dalam setiap tahapan ptoses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa

l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihhan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan

q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk itu maka pada hari kamis 25 Mei  2011 PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Bojongpicung menyelenggarakan Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan untuk tahun 2011. Pada pelatihan tersebut, dibahas kembali berbagai isu-isu PNPM Mandiri Perdesaan yang dihadapi oleh para TPK, diantaranya adalah, Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Pengisian format BKU, RPD, LPD, Pengisian format HOK, penanganan masalah dan sebagainya.

Kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan di aula desa Hegarmanah itu diselenggarakan dengan teknik diskusi, sehingga peserta pelatihan yang notabene bukan orang baru di PNPM Mandiri Perdesaan dapat saling berbagi pengalaman ketika mengelola kegiatan di desanya masing-masing. Pelatihan tersebut dihadiri oleh seluruh TPK yang ada di kecamatan Bojongpicung yang terdiri atas 11 desa.

Dalam sambutannya, Ketua BKAD Kecamatan Bojongpicung, Dangin Puri S.H. menekankan pentingnya pelatihan bagi setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Menurutnya, kegiatan pelatihan merupakan implementasi langsung dari pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan menuju masyarakat yang mandiri.

Adapun PjOK Kecamatan Bojongpicung, E. Supyandi memberikan amanat dalam sambutannya kepada seluruh TPK pada khususnya dan umumnya kepada semua lini PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Bojongpicung, untuk sebisa mungkin menjalankan program dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dan amanah sehingga bisa terhindar dari berbagai macam masalah.

Kegiatan pelatihan tersebut menjadi tonggak mulai bertugasnya Tim Pelatih Masyarakat (TPM) Kecamatan Bojongpicung yang baru saja terbentuk pada saat MAD III. TPM yang terdiri atas Wandi Ubadilah, S.Pd., Cucu Karwati, Hidayat, dan Uus, selanjutnya akan mengambil alih pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PNPM Mandiri Perdesaan, yang biasanya dikelola dan diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Pembentukan TPM sendiri sejalan dengan dibentuknya Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Cianjur.

Untuk semakin memantapkan pelaksanaan TUPOKSI Bendahara dan Sekretaris UPK se Kabupaten Cianjur, serta untuk menyamakan persepsi. Maka pada hari Jumat 20 Mei 2011, telah dilaksanakan IST (In Service Training) untuk Bendahara dan Pengurus UPK se kabupaten Cianjur yang diselenggarakan oleh jajaran Fasilitator Kabupaten Cianjur.

IST tersebut berlangsung selama satu hari, dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan 14.00. Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kabupaten Cianjur, Drs. Ujang Aliyudin serta Fasilitator Keuangan Kabupaten Cianjur, Drs. Didin, dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas Bendahara dan kelas Sekretaris.

Kelas Sekretaris yang dipandu oleh Drs. Ujang Aliyudin, membahas mengenai Tupoksi UPK pada umumnya dan Tupoksi sekretaris secarfa khusus. Dibahas pula pola arsipasi UPK dan teknik-teknik pengarsipan. Selain daripada itu juga dilakukan pembedahan Berita Acara Musyawarah yang dibawa oleh masing-masing UPK.

Sedangkan Kelas Bendahara dipandu oleh Drs. Didin yang membahas masalah laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan menggunakan Procil 2011. Masih banyak UPK-UPK di kabupaten Cianjur yang masih menggunakan Procil zaman PPK dan belum dikonversi ke Procil yang baru.

Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut memberikan motivasi kepada para sekretaris dan bendahara UPK untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Sebagai suatu simbol, bendera memiliki kedudukan yang istimewa dibanding simbol-simbol lain seperti misalnya lambang suatu organisasi, motto atau semboyan. Ini mungkin bisa ditarik dari sejarahnya karena penggunaan bendera pada suatu peperangan dapat membangkitkan semangat seorang prajurit. Seperti yang terjadi pada perang kemerdekaan Amerika Serikat yang akhirnya mengilhami terciptanya lagu kebangsaan Amerika Serikat (The Star Spangled Banner).

Bentuk, ukuran, motif suatu bendera tidaklah mudah untuk ditentukan, karena bentuk, ukuran dan motif bendera merupakan suatu nilai historis sendiri bagi pemakainya. Seperti bendera Kerajaan Inggris Raya, -yang secara salah selalu kita sebut union jack- merupakan suatu bendera yang merepresentasikan semua negara bagian di kerajaan Inggris Raya. Bendera tersebut terbentuk dari beberapa cross (salib) diantaranya, Salib St. George, yang merepresentasikan kerajaan Inggris, salib Scotlandia yang merepresentasikan kerajaan Skotlandia, salib Irlandia, yang merepresentasikan Irlandia Utara, dan warna kebesaran kepangeranan (principality) Wales.

Begitu juga dengan bendera Indonesia. Penggunaan warna merah dan putih sebenarnya memiliki historis yang sangat panjang. Tidak hanya berarti merah artinya berani dan putih artinya suci. Apalagi jika ada yang mengatakan bahwa bendera Indonesia meniru bendera Monaco dan atau Polandia.

Penggunaan warna merah dan putih bagi negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah terutama zaman majapahit, pada zaman majapahit, panji-panji negaranya adalah secarik kain panjang yang terdiri dari dua bagian yaitu merah dan putih. Panji ini biasa disebut panji gula kelapa (gula=merah kelapa=putih). Dan ternyata, penggunaan warna merah dan putih tidak hanya itu. Sebagai contoh, jika kita memiliki anak dan anak tersebut diberi nama, maka kita akan membuat dua macam bubur, bubur merah dan bubur putih. Beberapa bukti –yang perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya- mengatakan bahwa dua carik kain merah dan kain putih telah dipakai oleh nenek moyang bangsa Indonesia ketika mereka menjelajah dari yunan ke kepulauan Indonesia. Jadi sangat salah jika Indonesia meniru Monaco atau polandia.

Bendera Indonesia yang lazim disebut Bendera Merah Putih, yang sebelumnya hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), sekarang telah diatur dalam UU No 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Menurut Undang-Undang tersebut, Bendera Merah Putih secara umum memiliki perbandingan 2/3, tapi ada beberapa ukuran yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Bendera dengan ukuran 200 cm x 300 cm dipergunakan di lapangan kepresidenan
2. Bendera dengan ukuran 120 cm x 180 cm dipergunakan di lapangan umum
3. Bendera dengan ukuran 100 cm x 150 cm dipergunakan di ruangan
4. Bendera ukuran 36 cm x 54 cm dipergunakan pada mobil presiden dan wakil presiden
5. Bendera ukuran 30 cm x 45 cm dipergunakan pada mobil pejabat negara dan pesawat udara
6. Bendera ukuran 20 cm x 30 cm dipergunakan pada mobil umum
7. Bendera ukuran 100 cm x 150 cm dipergunakan di kapal dan kereta api
8. Bendera ukuran 10 cm x 15 cm dipergunakan di atas meja.

Sebagai suatu simbol kebesaran negara Indonesia, rakyat Indonesia boleh mempergunakan bendera Merah Putih  berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan UU No 24 tahun 2009. Pada intinya penggunaan bendera Merah Putih adalah berupa pengibaran dan pemasangan. Secara umum, bendera Merah Putih dipasang setiap hari sejak pukul 06.00 s.d. pukul 18.00. Pemasangan bendera Merah Putih pada malam hari tidak diperkenankan kecuali pada saat-saat tertentu (UU No 24 tahun 2009 pasal 7 ayat (1) dan (2)). Di instansi-instansi pemerintah maupun swasta bendera Merah Putih harus dikibarkan setiap hari kerja dari pukul 06.00 sampai 18.00.

Simbol negara bukanlah barang yang kita sembah atau agungkan, tetapi merupakan sesuatu yang kita hormati karena memiliki nilah historis dan nilai-nilai kepahlawanan dalam setiap simbol. Maka daripada itu alangkah lebih baiknya jika kita selalu memperhatikan tata krama dan cara penggunaan simbol-simbol negara. Ingatlah kalimat “Historia Magistra Vitae” yang berarti sejarah adalah guru kehidupan.