PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai program nasional yang ikut membangun desa merupakan suatu rangkaian program yang tidak terlepas dalam memberantas kemiskinan dan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri.

Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan – yang asalnya dari program PPK – diantaranya adalah Menggagas Masa Depan Desa yang sering disingkat M2D2. Menggagas masa depan desa ini dimulai dari PAGAS atau Penggalian gagasan di tingkat dusun yang kemudian dilanjutkan dengan Transek (Penelusuran Wilayah) dan kemudian dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) yakni untuk merekap usulan-usulan pembangunan yang akan diajukan ke desa.

Di tingkat desa, diadakan Musyawarah Desa Perencanaan yang intinya adalah perangkingan usulan dari Musyawarah Dusun yang kemudian akan diajukan ke tingkat MAD.

Di MAD Prioritas, usulan-usulan dari semua desa dirangking kembali yang akan menunjukan prioritas usulan mana yang akan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Tahapan itu merupakan tahapan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Setelah diadakan kajian dan penelitian lebih lanjut, ternyata melakukan M2D2 tiap tahun tidaklah efektif. Selain daripada timbul kesan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan tidak sama dengan pembangunan-pembangunan lain yang ada di desa.

Kemudian digulirkanlah Integrasi atau penyatuan antara PNPM Mandiri Perdesaan dengan usulan normal, usulan normal desa yang tahapannya adalah dimulai dari Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi.

Penyatuan atau integrasi PNPM dengan usulan normal dituangkan dalam suatu instrumen yang disebut dengan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

RPJMDes ini disusun untuk jangka waktu tiga tahun, dan dalam instrumennya tertuang berbagai macam usulan yang telah dibahas dalam M2D2 dan disertai dengan rencana sumber pendanaan dan rencana volume serta jenis kegiatannya.

Karena Instrumen RPJMDes ini berjangka waktu lima tahun, maka KPMD tidak harus melakukan PAGAS setiap tahun. Selain daripada itu usulan-usulan dari desa pun dapat diusulkan ke macam-macam sumber pendanaan seperti APBD, DAK dan sebagainya.

Banyak program yang digulirkan pemerintah untuk memberantas kemiskinan, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah salah satunya. Kini tinggal niat baik masyarakat yang menjalankannya sehingga program-program tersebut tepat sasaran.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s